Pemantauan Pemilihan Umum

B. Pemantauan Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Umum pada hakekatnya bermakna penglihatan atau melihat atau menengok sebagaimana yang dapat kita lihat. Dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilu maka pada umumnya, kegiatan itu dapat dilakukan kapan saja, dari mana saja dan oleh kelompok masyarakat apa saja. Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1997, kegiatan pemantauan ini tidak atau belum di lembagakan dan juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu.

Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum

A. Pengawasan Pemilihan Umum 

Secara umum, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Berdasarkan hal tersebutlah maka perlu adanya Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum pada waktu Pemilu dilaksanakan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan ketentuan umum pasal I UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sejak tahun 2004, Penyelenggaraan Pemilihan Umum terdiri atas 3 (tiga) macam Pemilu, yaitu :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah.

Sedangkan, sebelum tahun 2004 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPR dan DPRD.

Pemilihan Umum Tahun 2004

IX. Pemilihan Umum Tahun 2004

Pemilu Tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se Indonesia periode 2004-2009 diselenggarakan pada 5 Juli 2004 (Putaran I) dan 20 September (Putaran II).

Pemilihan Umum Tahun 1999

VIII. Pemilihan Umum Tahun 1999
a. Sistem Pemilu

Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1999 masih menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional).

b. Asas Pemilu

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Umum Tahun 1997

VII. Pemilihan Umum Tahun 1997

a. Sistem Pemilu
 
Pemilu Tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 dan Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional).

b. Asas Pemilu
 
Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan Umum Tahun 1992

VI. Pemilihan Umum Tahun 1992

a. Sistem Pemilu
   
Pemilu tahun 1992 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 dan Pemilu 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).

b. Asas Pemilu

Pemilu 1992 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER).