Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum

A. Pengawasan Pemilihan Umum 

Secara umum, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Berdasarkan hal tersebutlah maka perlu adanya Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum pada waktu Pemilu dilaksanakan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah di gulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.